Lantik Kepala BPKP Baru, Gubernur Bengkulu Harap Bisa Tingkatkan Kinerja SDM Aparatur Pemerintah

Memontum Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, melantik Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rusdy Sofyan. Pelantikan itu, dihadiri Deputi Bidang Investigasi BPKP RI, Agustina Arumsari beserta unsur Forkopimda di Balai Raya Semarak, Selasa (13/12/2022) tadi.

Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan BPKP, yang telah berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Sehingga, kegiatan pembangunan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu dapat dijalankan dengan baik.

“Pengelolaan keuangan saat ini semakin dinamis. Kita ingin, kegiatan pengawasan dilaksanakan lebih intensif dengan mengedepankan upaya preventif,” tegas Gubernur Rohidin Mersyah.

Baca juga :

• Respon Laporan Warga Soal Harimau Makan Ternak, BKSDA Bengkulu Pasang Tiga Perangkap
• Jalin Kedekatan Masyarakat, Pj Wali Kota Bengkulu Jujug Sembilan Kecamatan
• Jadi Nara Sumber Seminar PKKMB, Pj Wali Kota Bengkulu Beri Motivasi Mahasiswa FP Unib
• Tidak Ada Sekolah Favorit, Disdik Bengkulu Gelar Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
• Pemkot Bengkulu Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Vaksin Polio Gratis

Tidak hanya sebatas melakukan pengawasan pembangunan dan keuangan saja, ujar Gubernur Bengkulu, namun diharapkan bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah agar kinerjanya semakin baik dan profesional. “Selain melakukan pengawasan bidang pembangunan dan keuangan, BPKP juga malakukan pembinaan terhadap peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintahan,” harap Gubernur Bengkulu.

Deputi BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, pada kesempatan ini berpesan agar Rusdy Sofyan segera melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder. Tujuannya, guna mendorong dan mewujudkan tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Hingga triwulan III, BPKP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Monitoring dan analisis atas pemanfaatan APBD untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Kemudian evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa, pengawasan atas program Indonesia Pintar dan pengawasan atas tata kelola dan akuntabilitas kekeuangan desa dan BLT dana desa,” terangnya saat memberikan arahan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu yang baru dilantik. (bkl/gie)