Komisi I DPRD Kota Bengkulu Dorong Dispar untuk Optimalkan Potensi Destinasi Wisata

Memontum Bengkulu – Komisi I DPRD Kota Bengkulu meminta agar Dinas Pariwisata (Dispar) bisa mengembangkan sejumlah potensi destinasi wisata. Tidak hanya itu, pihak legislatif juga menyarankan agar pengembangan nantinya terprogram, juga menselaraskan atau membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).

“Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata secara umum dan maju, kita sarankan Pemkot melalui Dispar Kota Bengkulu, untuk dapat menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA). Dengan begitu, apa yang diprogramkan bisa terarah,” kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, Kamis (24/11/2022) tadi.

Dengan optimalisasi dan pengembangan potensi wisata, tambahnya, diharapkan ke depan juga akan menambah sisi pendapatan daerah. Termasuk, langkah-langkah lanjutan yang sudah diprogramkan.

“Ini perlu suatu inovasi dan program yang jelas,” lanjutnya. 

Baca juga:

• Genjot Kemandirian Industri, Gubernur Bengkulu Tinjau Produksi Minyak Goreng Lokal
• Bahas Langkah Konkret Penanganan Korban Gempa, Pemprov dan Pemkot Bengkulu Gelar Rakor
• 174 Bangunan Dilaporkan Alami Kerusakan Akibat Gempa Bengkulu
• Gempa Kekuatan 6,3 SR Guncang Bengkulu, Ratusan Rumah Alami Kerusakan
• Imbas Kapal Karam Makan Korban Jiwa, Wali Kota Bengkulu Tutup Sementara Perjalanan Wisata ke Pulau Tikus

Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Purniati, mengatakan bahwa pihaknya sekarang sedang fokus menyusun RIPPDA. Sehingga, secepatnya nanti bisa diajukan agar bisa terealisasi dan dilaksanakan.

“Kita juga berharap, 2023 nanti sektor wisata akan lebih maju. Karenanya, kita kemarin menunggu RIPPDA dari provinsi. Karenanya, koordinasi terus dilakukan dan saat ini on progres,” ujar Purniati.

Dirinya juga mengatakan, Dispar siap membantu dan mendorong meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata secara umum dan kemajuan pariwisata di kota kita tercinta ini. Tentunya, dengan tetap masuk dalam tatanan yang akan dilakukan oleh provinsi. 

“RIPPDA dapat dijadikan sebagai alat pembinaan dan koorporasi lintas sektoral, yang berdasarkan pada asas manfaat untuk kepentingan bersama. Ini bisa dijadikan alat monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah pengembangan kepariwisataan,” ungkap Purniati. (bkl/sit)